PAM Lyonnaise Jaya – Bersama Demi Air

Jakarta, Ahli hidrologi dari Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan Jakarta mengalami krisis ketahanan air. Alasannya, tak ada satu pun dari 13 sungai yang mengalir di wilayah Ibu Kota yang layak diminum.
“Pemerintah lambat menentukan solusi kekurangan air,” kata dia dalam diskusi di kawasan Puncak, Jawa Barat, Kamis (21/1/106). Di Jakarta, Firdaus menjelaskan, air permukaan hanya tiga persen dari total yang ditampung perairan. Dari tiga persen itu, hanya dua persen air sungai.

Dengan kata lain, Jakarta tak mempunyai sumber air permukaan yang layak diubah menjadi air baku. Sebagai contoh, PT PAM Lyonnaise Jaya sebagai pemasok air bersih di bagian barat dan utara Jakarta memperoleh sumber air baku justru dari luar Jakarta.

Sebanyak 62,5 persen air yang diolah berasal dari Waduk Jatiluhur dan 31,8 persen berasal dari Water Treatment Plant Serpong dan Cikokol, Tangerang. Hanya 5,7 persen yang diambil dari Kali Krukut di Jakarta Selatan dan Cengkareng Drain di Jakarta Barat. “Itu pun kualitasnya tak baik,” kata dia.

Menurut Firdaus, pemerintah harus menyiapkan fasilitas dan sumber daya pengelolaan air yang canggih. Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang bahkan sudah mengolah air laut menjadi air minum. Ketiadaan fasilitas ini membuat Jakarta kekeringan saat musim kemarau dan kebanjiran saat musim penghujan.

Minimnya sumber air baku, menurut Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Erlan Hidayat, juga bertambah parah saat rumitnya perizinan untuk mengelola air sungai. Setidaknya ada 15 lembaga dan badan yang harus dilewati sebelum mengolah air baku. “Sedangkan jumlah airnya tak pernah bertambah.” Erlan menambahkan, kebutuhan air di Jakarta dalam sehari mencapai 26.100 liter per detik. Sedangkan jumlah yang dapat dipasok dua operator air minum 17.000 liter per detik. Artinya, masih ada kekurangan air 9.100 liter per detik.
sumber: http://jakarta.bisnis.com/read/20160122/77/511915/jakarta-krisis-air-13-air-sungai-tak-layak-minum

Upaya bersama yang nyata wajib dilaksanakan demi menjaga ketersediaan air bersih di Jakarta.

Akibat musim kemarau panjang dan minimnya persediaan air tanah menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta mengalami krisis air bersih. Beruntung hal itu tidak dialami oleh Dulkadi dan lima anggota keluarganya dan warga di sekitar Muara Baru.

Di ujung salah satu gang buntu di  Gang Marlina, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, keluarga Dul, sapaan akrab Dulkadi, tinggal di rumah berukuran 4×6 meter. Rumah tersebut terbagi menjadi dua ruang.

Ruang yang lebih kecil digunakan sebagai kamar mandi, sedangkan ruang lainnya berfungsi sebagai dapur, kamar tidur dan ruang tamu. Sebuah galon air minum isi ulang yang hampir habis isinya diletakkan di salah satu sudut. “Kalau air minum kita masih bisa beli. Harganya sih masih standar,” ujar Dul saat ditemui di rumahnya, awal Oktober lalu.

Saat ini, ia dan warga sekitarnya masih bisa mendapatkan air bersih. Air dari keran Palyja merupakan satu-satunya solusi sumber air bersih bagi warganya karena air tanah terlalu asin dan tidak bisa digunakan untuk memasak.

Kondisi tak jauh berbeda dialami Ma’mun Muhammad Zen, warga Bambu Larangan, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Meskipun debitnya terus mengecil, air keran tidak pernah sampai mati total. Warga di daerahnya memang tidak menghadapi masalah dengan pasokan air bersih setelah adanya pemasangan pipa ledeng yang merupakan program bantuan sosial dari Bank Dunia bersama operator penyedia air bersih barat Jakarta itu.

Sebelumnya, warga menggunakan air sungai dan air tanah untuk mencuci dan mandi. “Harapannya sih supaya jangan sampai kita menggunakan air sungai lagi buat keperluan air bersih. Apalagi sekarang air sungai juga sudah kotor sekali,” tuturnya.

Pasokan dari luar

Akibat parahnya kondisi air sungai di Jakarta memaksa DKI mendatangkan air baku -sumber air bersih- dari luar Jakarta. 81% di antaranya berasal dari Waduk Jatiluhur yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 17% sisanya disuplai oleh PDAM Kabupaten Tangerang dan hanya sebagian kecil yang berasal dari sungai di Jakarta. Rata-rata air baku itu dialirkan ke Jakarta melalui saluran terbuka.

Direktur Pengelolaan Perum Jasa Tirta II Harry M Sungguh menerangkan, saluran terbuka yang dimaksud berupa kanal-kanal air tanpa penutup. Karena itu, kemungkinan terkontaminasi limbah besar sekali, baik limbah cair maupun padat. Pelakunya mulai dari masyarakat umum hingga kalangan industri. “Kalau ke Jakarta itu lewat saluran terbuka yang melewati Kalimalang. Walau terpisah dari Kali Bekasi, tetap saja ada yang tercampur selama perjalanan. Ini susah ditangani terutama jika saluran terbuka melalui permukiman. Ada saja warga yang seenaknya buang sampah ke saluran,” terang Harry.

Meski air memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri (self- purification), ia mengatakan hal itu tidak bisa 100% mengembalikan kualitas air baku ke kondisi semula. Solusi sementara pihaknya ialah dengan menjaga debit air di titik 50m3/detik (50.000 liter/detik). Kalau debit tersebut menurun, kualitas air baku yang dialirkan akan menurun drastis. Sedangkan, solusi lain dengan membuat perpipaan dari Jatiluhur sampai Jakarta dinilai tidak ekonomis bagi masyarakat dan perusahaan.

“Sistem pipa bisa saja tapi itu pasti berpengaruh pada harga jual. Lagipula, air baku yang dialirkan tidak hanya untuk air minum tapi juga untuk irigrasi dan industri sehingga harus ada intake- nya di titik-titik tertentu dan itu pastinya menambah biaya lagi,” terang Harry.

Rencana jangka panjang

Pemerintah memprediksi kebutuhan air bersih di Jakarta pada 2025 mencapai 41,5 m3/detik (41.500 liter/detik). Sedangkan, kapasitas produksi air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai 18 m3/detik (18.000 liter/detik). Untuk itu, sejumlah upaya lain disiapkan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum M Natsir menyebut rencana terbaru untuk memenuhi kebutuhan ialah dengan membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di Bekasi yang bersumber dari Waduk Jatiluhur. Pemerintah telah menunjuk Perum Jasa Tirta II sebagai penanggung jawab proyek kerja sama dengan menggandeng sejumlah BUMN dan BUMD lainnya.

Pada tahap awal, proyek tersebut ditargetkan bisa menyediakan air bersih sebesar 4 m3/detik (4.000 liter/detik) untuk kebutuhan Jakarta saja. Tahap selanjutnya, pemerintah berencana membangun pipa distribusi utama sepanjang 68 km langsung ke Jakarta yang berakhir di Pondok Kopi.

Proyek itu ditargetkan mampu memproduksi air bersih 5 m3/detik (5.000 liter/detik). “Untuk tahap I, kita tinggal menunggu financial closing pinjaman dari perbankan. Sedangkan tahap II, kami sudah menyiapkan studi awalnya. Tinggal mencari sumber pendanaannya,” terang Natsir.

Proyek lainnya ialah dengan membangun Waduk Karian di Serang yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Proyek tersebut diharapkan bisa memproduksi air baku hingga 32 m3/detik (32.000 liter/detik). Ada pula rencana membangun bendungan yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Namun, semua itu masih tersendat pada modal. “Investasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi,” sahutnya.

Butuh dukungan

Sebelum semua proyek terwujud, Jakarta akan terus menghadapi kekurangan air. Tambahan suplai yang diupayakan saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan air bersih di Jakarta. Akibatnya, mereka menggali sumur dalam untuk mendapatkan air. Hal tersebut terutama dilakukan oleh perkantoran, perhotelan dan industri lainnya. Namun, dampaknya memperburuk laju penurunan muka tanah di Jakarta. “Kami sudah larang tapi mau bagaimana lagi karena belum ada alternatif lain. Kalau kami melarang tentu harus ada solusi lain sebagai jawaban. Tapi, sungai yang ada kan tidak bisa diandalkan,” sahut Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Joko Sri Margianto.

Pendiri Indonesia Water Institute (IWI) Firdaus Ali mengatakan untuk mengatasi permasalahan ketiadaan air baku ini, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus turun tangan. Salah satu solusi dengan memperbaiki kondisi sungai dan perpipaan limbah, serta membangun setidaknya dua reservoir baru di pinggiran kota Jakarta.

“Kita butuh minimal reservoir  baru. Kalau tidak bisa dibangun di permukaaan, bisa dibangun di bawah tanah seperti di Tokyo. Minimal harus ada tambahan suplai sekitar 5.000-7.000 liter per detik. Bukan untuk sekadar suplai, tapi bisa untuk mengendalikan banjir juga nantinya,” jelas dia.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Andi Baso Mappoleonro menambahkan, partisipasi masyarakat mutlak dalam upaya penyediaan air bersih. Langkah nyata dimulai dengan tidak mengotori sungai. Kalau tidak ada upaya bersama, masalah yang ada tidak akan pernah tertanggulangi. “Masyarakatnya juga harus berkontribusi, tidak buang sampah ke sungai. Harus ada kecintaan kepada Jakarta,” tegasnya.

Menurut Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat, untuk kasus Jakarta instansi yang menangani penyediaan air bersih banyak, PJT2 memasok 81% air baku ke Jakarta, PDAM 15%, sekitar 4% sisanya dari air sungai di Jakarta. Kalau untuk air baku yang mengalir via sungai ada BBWS (Badan Besar Wilayah Sungai) yang kelola. Misalnya BBWSCC untuk Sungai Ciliwung-Cisadane. Kemudian di Pemprov ada Dinas Tata Air, BPLHD dan di tingkat Pusat ada Direktur SDA, Dirjen Cipta Karya dam BPPSPAM. Yang kelola dan punya kewenangan banyak, sementara airnya masih itu-itu juga.

“Mungkin perlu perombakan struktur untuk menangani air di suatu wilayah? Kenapa karena sungainya melintasi beberapa provinsi dan kabupaten. Kan katanya air dikuasai negara. Akan lebih jauh efisien kalau pengelolaan dan tanggung jawabnya lebih terintegrasi. Selama ini, koordinasi terpaksa dilakukan berulang-ulang dengan berbagai lembaga itu. Sinergi antar lembaganya juga belum terlalu harmonis. Perlu ada upaya untuk meningkatkan sinergi dalam menyediakan air bersih,” tegas Erlan

Pada bagian lain, Wakil Presiden Direktur Palyja Herawati Prasetyo menyatakan kesiapan perusahaannya memperkuat kemitraan dan komitmen yang telah dibangun selama ini bersama pihak-pihak terkait untuk menyediakan akses layanan air bersih bagi masyarakat bagian barat Jakarta.

Herawati menjelaskan pentingnya kesadaran, keterlibatan dan aksi “Bersama Demi Air” dari semua pemangku kepentingan. Tugas penyedia air bersih di Jakarta tidak bisa ditanggung oleh satu pihak saja, atau satu institusi saja. Dibutuhkan komitmen dan kemitraan yang kuat antar instansi terkait termasuk Pemprov DKI, PAM Jaya, Pemerintah Pusat seperti Kementerian PUPR, pihak swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kemitraan yang kuat antar instansi pemerintah dan pihak swasta akan sangat menguntungkan warga Jakarta, agar mereka mendapatkan akses air bersih yang memadai,” pungkas Herawati.

Media Indonesia, Senin 12 Oktober 2015, H. 9

Selain minimnya air baku, tingginya tingkat kehilangan air atau yang biasa disebut non-revenue water (NRW) merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dan operator swasta dalam menyediakan air bersih bagi warga Ibu Kota. Menurut catatan Indonesia Water Institute, tingkat NRW kota Jakarta saat ini mencapai 40,1%.

“Untuk ukuran kota megapolitan, angka ini tergolong salah satu tertinggi di dunia. Kebocoran yang sifatnya fisik terutama yang paling besar angkanya,” ujar Direktur IWI Firdaus Ali di Jakarta, belum lama ini.

Tingkat Kehilangan Air atau biasa disebut NRW terdiri dari kehilangan air yang bersifat fisik dan komersial. Kehilangan air fisik biasanya disebabkan karena pipa air yang menua, kebocoran air di instalasi pengolahan air (IPA) serta beragam faktor lainnya. Kebocoran fisik ada dua yaitu yang tampak dan tidak tampak. Adapun kehilangan air komersial antara lain disebabkan oleh meteran yang tidak akurat. Selain itu umumnya disebabkan oleh pemakaian air ilegal, penyambungan ilegal oleh pelanggan, dan pencurian serta koneksi pipa secara ilegal oleh bukan pelanggan.

Pembenahan terhadap kehilangan air yang bersifat fisik merupakan tanggung jawab dari PAM Jaya dan kedua operator. Sedangkan untuk kebocoran ilegal, menurut Firdaus, penanganannya seharusnya merupakan tanggung jawab aparat keamanan.

“Tapi karena kita tidak pernah punya dinas yang fokus, penanganannya tidak pernah efektif. Dulu ada wacana untuk bikin polisi khusus air, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi,” kata dia.

Firdaus mengatakan, jika dibandingkan dengan kota dan negara tetangga, tingkat NRW di Jakarta kalah jauh. Phnom penh, Kamboja misalnya tingkat NRW-nya sekitar 9%. Adapun Malaysia dan Singapura tingkat NRW-nya berturut-turut sekitar 21% dan 8%.

“Kamboja, tentara diperbantukan. Jadi ada law enforcement. Singapura, teknologinya kuat. Malaysia investasi dan law enforcementnya kuat. Kita enggak ada semuanya, investasi enggak ada, penegakan hukum lemah, kesadaran masyarakat rendah. Sulit untuk turunkan NRW,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan Kepala  Divisi Manajemen Aset dan NRW PT PAM Ly, Nancy Manurung. Menurutnya, NRW merupakan persoalan pelik yang sulit dibenahi. Apalagi kebocoran yang sifatnya fisik.

“Kita memiliki jaringan pipa total sepanjang 5.400 kilometer, dimana 3.000 kilometer diantaranya dibangun sebelum tahun 1998 bahkan ada yang sejak jaman Belanda yang tentunya mengalami penuaan dan korosif,” ujarnya.

Setiap tahun, Palyja memperbaiki sekitar 40.000 titik kebocoran. Selain yang sifatnya fisik, tingginya NRW Palyja juga disebabkan maraknya pencurian air yang dilakukan warga. Salah satu yang mengemuka semisal pencurian air oleh sebuah produsen air minum dalam kemasan (AMDK) di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, pertengahan April lalu. Dari hasil penyidikan, diketahui pencurian air telah dilakukan selama 4 tahun. Lewat operasi tersebut, Palyja berhasil menyelamatkan air sekitar 3.800 m3/bulan atau setara dengan konsumsi lebih dari seribu warga.

Awal September tahun 2014 lalu, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Palyja juga berhasil mengungkap pencurian air berkedok water treatment plant (WTP) di kawasan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Barat. Dari operasi penertiban tersebut, Palyja setidaknya menyelamatkan air untuk konsumsi lebih dari 37 ribu warga.

“Untuk menertibkan kebocoran yang sifatnya komersial ini, kami tidak bisa sendirian. Kita butuh bantuan dari aparat berwenang supaya bisa menangani berbagai kasus ilegal,” imbuhnya.

Butuh dukungan

Selain bekerja sama dengan PAM Jaya dan Polda Metro Jaya dalam menindak pencuri air, sejumlah langkah lain juga dilakukan Palyja untuk menurunkan NRW, semisal menggelar survei reguler terhadap meter air para pelanggan dan melakukan penggantian meter air jika meter air tidak akurat dan rusak, memanfaatkan teknologi–penggunaan gas helium dan kamera–untuk memeriksa pipa jaringan dan mencari kebocoran.

Dengan berbagai upaya tersebut, pada 2014, Palyja mampu menyelamatkan air sebanyak 3,01 juta m3 atau setara dengan air untuk 1.000.000 warga.

Adapun terkait kebocoran yang sifatnya fisik, Nancy mengatakan, selain dukungan kebijakan, dibutuhkan dana yang besar untuk mengatasinya.

Di sisi lain, Deputi Direktur Operasi Pelayanan Palyja Irma Gusyani Taib mengatakan secara teoritis semakin rendah NRW, semakin sulit diturunkan. “Harus disadari bahwa tidak mungkin NRW berada di angka nol.”

Sumber: Media Indonesia, 12 Oktober 2015, Hal 9

Tingkat kerawanan air baku di  Jakarta semakin parah. Semua sungai  di Ibu Kota tercemar polutan, baik itu dari sampah rumah tangga maupun dari industri. Menurut studi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta terhadap kondisi 13 sungai yang ada di Jakarta pada 2014, hanya 1% aliran sungai yang indeks pencemarannya masuk kategori baik. Sebanyak 99% sisanya termasuk dalam kategori tercemar ringan hingga berat.

Direktur Indonesia Water Institute (IWI) Firdaus Ali mengatakan, tidak satupun sungai di Jakarta yang air bakunya layak untuk diolah menjadi  air bersih. “Kalau pun ada (yang  bisa diolah), itu harus menggunakan tambahan teknologi yang biayanya mahal. Kalau sesuai aturan dan regulasi, sebenarnya enggak ada air baku yang layak diolah sama sekali,” ujar Firdaus saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurut catatan IWI, hanya 2% air baku dari sungai Jakarta yang bisa diolah menjadi air bersih. Sebanyak 82% kebutuhan air baku diperoleh dari Waduk Jatiluhur dan sebanyak 16% lainnya berupa air olahan yang dibeli dari Tangerang.

“Di seluruh dunia, hanya Jakarta ketahanan air bakunya hanya 2%. Enggak ada kota lain di dunia yang air bakunya seburuk ini. Bahkan kota seperti Boston dan Chicago, meskipun cuma punya satu sungai, air bakunya bisa mencukupi kebutuhan penduduk setempat,” cetus Firdaus.

Buruknya kondisi air baku di Jakarta terutama disebabkan tata kelola limbah dan sampah yang berantakan. Hampir tidak ada jaringan perpipaan khusus yang dibuat untuk mengalirkan limbah. Selain itu, menurut Firdaus, kebanyakan warga Jakarta juga kerap berperilaku ‘primitif’ dengan membuang sampah ke badan sungai.

“Karena tidak pernah di-enforce pemerintah, masyarakatnya seenaknya dan jadi primitif buang limbah ke badan air. Akhirnya seperti yang kita tuai sekarang, air sungainya enggak bisa jadi air baku. Ketika musim kemarau kekeringan, dan ketika musim hujan jadi banjir. Ini kan ironis,” cetus dia.

Lebih jauh, Firdaus menjelaskan, ketiadaan air baku ini menghadirkan beragam ekses negatif. Salah satunya, operator penyedia air bersih tidak bisa meningkatkan produksi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 10,1 juta warga Jakarta.

Menurut studi yang dilakukan PAM Jaya, kebutuhan air bersih di Jakarta semakin bertambah seiring naiknya jumlah populasi dan pesatnya pembangunan. Kebutuhan air bersih di Jakarta mencapai 26.100 liter per detik sedangkan operator penyedia air bersih hanya mampu menyediakan sebanyak 17.000 liter per detik.

Kondisi itu kemudian menyebabkan warga Jakarta, terutama masyarakat miskin, berbondong-bondong menyedot air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku ini tidak disertai upaya mengisi kembali air tanah yang dieksploitasi.

Akibat eksploitasi air tanah yang masif dan pemanasan global yang menyebabkan naiknya ketinggian air laut, laju penurunan muka tanah Jakarta saat ini mencapai 10,8 centimeter per tahun. Jika dibiarkan, menurut Firdaus, pada 2050 mendatang, sebagian wilayah Jakarta bakal terendam dengan bibir pantai berada di kawasan Harmoni. “Sekarang mau larang ambil air tanah gimana? Soalnya enggak ada air yang bisa diolah juga. Inti pokok permasalahannya di ketersediaan air baku,” tegasnya.

Kepala BPLHD DKI Andi Baso Mappapoleonro mengamini hal ini. Menurut Andi, penurunan laju muka tanah Jakarta bervariasi dengan kisaran 7-14 centimeter per tahun. Eksploitasi air tanah menyumbang 30% laju penurunan muka tanah. “Selebihnya karena faktor-faktor seperti beban akibat pembangunan, jumlah populasi, dan daya dukung kota Jakarta yang sudah tidak mampu lagi mengatasinya. Secara alamiah, lambat-laun pasti turun muka tanahnya,” ujar dia.

Teknologi PALYJA

Buruknya kondisi air baku Jakarta diakui Deputi Direktur Operasi Pelayanan PALYJA Irma Gusyani Taib. Sejak awal September, dua instalasi pengolahan air (IPA) milik PALYJA mengalami gangguan, yakni IPA Taman Kota yang sumber air bakunya berasal dari sungai Cengkareng drain dan IPA Cilandak yang sumber air bakunya berasal dari sungai Krukut.

“Di IPA Taman Kota, kadar salinitas air baku tinggi karena air pasang laut masuk ke darat sedangkan di  IPA Cilandak air baku tidak dapat digunakan karena tingginya kadar amonia akibat buangan limbah rumah tangga,” ujarnya.

Menurut Irma, hanya sekitar 5% produksi air bersih PALYJA yang menggunakan air baku dari sungai Jakarta. Agar bisa terus menggunakan air baku dari sungai-sungai di Jakarta, PALYJA harus terus meningkatkan teknologi pengolahan air bersih yang mereka punya.

“Produksi kita dari air baku di sungai Jakarta itu relatif tidak berubah dari dulu, yaitu sekitar 5%. Tapi karena tingkat polusinya memburuk dari tahun ke tahun, kita harus upgrade teknologi pengolahannya terus supaya bisa tetap pakai air sungai itu,” jelas Irma.

Ada dua jenis teknologi yang dipakai PALYJA untuk pre-treatment pengolahan air bersih. Selain biofiltrasi di IPA Taman Kota, PALYJA juga menerapkan teknologi moving bed bio-film reactor (MBBR) di IPA Kanal Banjir Barat. MBBR merupakan teknologi pengolahan air bersih terbaru yang pertama diterapkan di Indonesia, bahkan di Asia.

Menurut Irma, dibutuhkan biaya sebesar Rp20 miliar untuk membangun instalasi MBBR. Secara umum, teknologi MBBR menggunakan partikel yang dinamakan METEOR sebagai media mikroorganisme alami yang hidup dalam air untuk menetralisasi polutan terlarut.

Dengan teknologi MBBR, air sungai yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan bisa digunakan lagi untuk air baku. PALYJA mampu mendapatkan tambahan air baku dari Banjir Kanal Barat sebesar 550 liter per detik atau dapat melayani tambahan 150.000 warga. “Tambahan pasokan air baku ini dapat membantu bila pasokan air dari waduk Jatiluhur mengalami penurunan,” jelas Irma.

Sumber: Media Indonesia, Senin 12 Oktober 2015, Hal. 9